Fadli Zon: Inggris harus bijak

wakil ketua publik dpp partai gerindra fadli zon menyatakan indonesia harus tegas bersikap menolak dibukanya kantor perwakilan organisasi papua merdeka (opm) di oxford, inggris, karena akan menciderai hubungan indonesia dengan inggris.

pembukaan kantor opm ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye papua merdeka, ujar fadli zon pada jakarta, sabtu, pada keterangan tertulisnya menanggapi dibukanya kantor perwakilan opm pada oxford.

menurut dia, sikap pemerintah oxford di inggris ini detail mencederai hubungan inggris dan selama ini terjalin bagus melalui indonesia. separatisme adalah soal kedaulatan negara. sikap ikut campur inggris di keuntungan ini mesti ditolak dengan tegas, ujar dia.

ia menegaskan inggris harusnya bijak. mereka serta sediakan riwayat separatisme panjang dengan irlandia utara juga skotlandia. begitupun ikut serta selama konflik mempertahankan malvinas melalui argentina. indonesia tidak pernah ikut campur soal inggris, katanya.

Informasi Lainnya:

fadli juga mengingatkan, selama waktu 2012, inggris mempunyai jejak kolonialisme dan lama. suatu studi menunjukkan 90 persen negara pada dunia sudah dijajah inggris. itulah pula keterlibatan pada invasi irak 10 tahun kemarin. jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain, tutur dia.

menurut dia, sikap pemerintah indonesia mesti tegas tolak campur tangan terhadap wilayah ri. kehormatan dan kedaulatan ri harus ditegakkan.

padahal, ia menyatakan, inggris melalui british petroleum sudah memperoleh konsesi ladang gas tangguh selama papua juga sederat konsesi tambang lain.

walau presiden sby menerima gelar grand cross of bath dari kerajaan inggris, bukan berarti harus lembek. ada ketika dimana kita berkompromi, banyak ketika mesti tegas, papar dia.

ia menungkapkan pemerintah inggris telah baru mengakui nkri atas papua. namun pembukaan kantor opm selama oxford, merupakan sikap dualisme yang mesti ditentang. pemerintah tak bisa permisif dan defensif. mesti banyak diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.