badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut diutarakan kepala bkd karimun kamarullazi dalam hadapan 103 honorer pada pertemuan selama ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dikuti kepala inspektorat dan pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menungkapkan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi mau memeriksa tinggal berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim hendak memverifikasi ulang berkas dan betul. maka, jika seandainya banyak yang merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi tersebut memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai muncul sanggahan sesudah diumumkan lulus dijadikan calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak lagi menjadi tanggung jawab bkd, ternyata menjadi kewenangan aparat penegak hukum karena telah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data mesti diselesaikan sebab mampu meninggalkan preseden buruk di perekrutan honorer dalam lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan demikian bisa diproses dengan hukum biarpun telah diangkat merupakan cpns, katanya.
sementara tersebut, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyampaikan zat pidana tidak hilang sekalipun honorer dan diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum karena perbuatan itu sudah tergolong tindak pidana. bukan hanya honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dibuat honorer serta mesti diproses secara hukum, ujarnya.
tindakan tegas pada oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan hanya untuk menegakkan hukum, sementara agar mewujudkan keadilan sehingga tidak ada pihak-pihak dan terzalimi.
kasihan melalui pihak dan berhak tapi tidak miliki kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tak terpuji tersebut. efek jera mesti diberikan sehingga tak ada lagi oknum dan berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyampaikan selama peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan dan aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii mengungkapkan bahwa tak banyak klausul serta Salah satu pasal pun dan menunjukan kiranya honor daerah dapat diangkat sebagai cpns.
peraturan itu menyebutkan kiranya honorer dibiayai tak melalui apbd atau apbn. tak juga ada pasal yang menyebutkan kiranya mereka dapat bekerja pada instansi pemerintah secara terus-menerus. faktanya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal dari apbd atau apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menyatakan, pihaknya sudah menemukan dugaan manipulasi data sejumlah honorer dan mengikuti kriteria merupakan cpns 2013 dalam normatif honorer kategori ii dari dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 perihal penetapan tenaga pendidik dan kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri dan swasta dalam 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 pihak tercatat dalam daftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut dalam 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, di tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun tersebut dapat untuk bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, dan bisa dibuat bukti terhadap aparat penegak hukum agar mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal tersebut, secara dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd dan ad, gagal menjadi tenaga honorer kategori ii yang mengikuti kriteria merupakan cpns 2013. rata-rata mereka tercatat untuk tenaga honorer dalam tahun 2006 dan 2007, cuma Satu pihak dan tercatat dijadikan honorer direkrut selama 1 desember 2005, jelasnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, adalah adanya sejumlah honorer dan tercatat selama mendaftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 melalui sumber pembiayaan dari dana santunan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan aku, dana bos supaya sd serta smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat pada juli 2005, tujuannya supaya percepatan pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. sebab itu telah selayaknya data honorer dan dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, sebab otomatis masa kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Satu tahun direkrut sebagai honorer dalam 31 desember 2005, katanya.