menteri luar negeri marty natalegawa dan menteri luar negeri australia, bob carr, dijadikan ketua bersama menutup pertemuan tingkat menteri ke-5 bali process on people smuggling, trafficking in persons and related transnational crime (bali process) pada bali, 1-2 april 2013.
siaran pers yang diterima antara dalam jakarta selasa menyebutkan sebanyak 12 menteri dibandingkan 11 negara anggota bali process juga 200 pihak delegasi dari 40 negara dan delapan peninjau menghadairi pertemuan tersebut.
pada kesempatan ini, kedua menlu menyambut bergabungnya tiga anggota baru bali process, dibandingkan status peninjau, yaitu amerika serikat, uni emirat arab dan badan pbb supaya urusan obat-obat terlarang serta kejahatan (unodc).
menlu marty menungkapkan pula bali process sudah bergulir di 10 tahun. sebenarnya upaya dan telah digagas indonesia ini telah menjadi bagian penting dibandingkan kerangka kawasan dalam hal penanganan perdagangan serta penyelundupan manusia.
Lainnya: Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan Online - Jual Jam Tangan
dua hal utama dan kita berbagi adalah pertama kita harus selalu menekankan selama pencegahan, deteksi dini dan perlindungan. kita harus tetap perhatian kepada ketiga upaya tersebut. juga upaya ini mesti dilaksanakan oleh seluruh negara, baik itu negara asal, negara transit maupun negara lokasi, katanya.
kedua, merupakan terbentuknya grup kerja pada jenis perdagangan manusia, suatu barang yang di waktu lalu kurang memperoleh perhatian.
dengan pertemuan ini, dicari ada pengesahan bahwa masalah perdagangan manusia merupakan sama pentingnya dengan masalah penyelundupan manusia.
ke depan harus banyak upaya-upaya khusus supaya menghindari, mendeteksi dan memberikan perlindungan pada urusan-urusan human trafficking tersebut. tidak pencegahan, dapat dipastikan masalahnya akan berulang-ulang terus. agar demikian partisipasi negara-negara, menarik asal, transit, maupun lokasi, merupakan penting artinya, papar menlu
pertemuam tersebut sudah menyepakati pembentukan Salah satu grup kerja penanganan perdagangan orang. kelompok kerja hendak adalah wahana kepada bali process untuk membahas penanganan perdagangan pihak dengan lebih intensif.
kelompok kerja ini digagas indonesia melalui pemikiran kiranya indonesia mempunyai kepentingan yang besar pada bali process tidak saja supaya memerangi kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan pihak, serta dapat berkontribusi positif bagi upaya pencegahan, deteksi dini serta perlindungan daripada fenomena maraknya kejahatan itu, termasuk merebaknya migrasi ilegal juga gelombang manusia perahu di kawasan asia pasifik.
adalah waktunya forum ini serta mengangkat persoalan akar masalah sebagai upaya mencari langkah awal dan menyeluruh.
pertemuan tersebut serta menyambut bagus gagasan indonesia agar bali process menjalin jejaring serta kerja sama dengan jakarta centre for law enforcement cooperation (jclec) dan berlokasi pada semarang. kerja sama antara bali process melalui jclec ini hendak kian memperkuat instrumen penegakan hukum negara bali process agar menyerahkan kerangka hukum yang kuat di penanganan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. dalam kaitan itu, indonesia sudah memiliki instrumen hukum kriminalisasi kejahatan tersebut selama undang-undang imigrasi.
ptm serta menyambut bagus didirikannya bali process regional support office (rso) di bangkok pada tahun 2011. rso dan dikelola bersama oleh indonesia juga australia, akan merupakan pendukung terhadap pencapaian seluruh program serta gagasan bali process pada waktu dan ingin datang.
menlu marty mengajak semua negara terkait, baik itu negara asal, negara transit maupun negara objek wisata supaya serta menjual pencegahan, deteksi dini, serta perlindungan pada keluar dari masalah penyelundupan manusia serta perdagangan orang tersebut.
indonesia telah memanfaatkan bali process untuk wahana supaya berdialog dan bertukar Informasi melalui negara asal, transit juga objek wisata itu. pertukaran info tersebut penting untuk memaksimalkan upaya pencegahan serta deteksi dini dan merupakan pendekatan utama indonesia.
pertemuan itu menyepakati kelanjutan kerja sama bali process serta menugaskan para pejabat tingkat tinggi agar melaksanakan berbagai kebijakan dan arahan dan sudah dihasilkan dalam pertemuan itu.
bali process, yang didirikan pertama kali tahun 2002, merupakan satu-satunya mekanisme sinergi kawasan dan menggandeng negara asal, negara transit, serta negara lokasi korban penyelundupan manusia serta perdagangan orang. indonesia adalah ketua bali process bersama australia.
pertama ke-5 itu memiliki arti bermanfaat karena berhasil meletakkan dasar-dasar supaya tambah memperkuat kerja sama bali process ke depan ke arah yang lebih kongkrit serta relevan kepada kawasan.
mendahului pertemuan tersebut telah diadakan pertemuan tingkat pejabat tinggi (som) bali process di web yang sama di 1 april 2013. pertemuan itu mendukung berbagai gagasan dan selanjutnya disampaikan dan disetujui dengan kaum menteri.