pelaksana tugas menteri keuangan hatta rajasa meyakinkan masalah anggaran kementerian studi juga kebudayaan yang terkena blokir akibat problem administrasi, langsung beres pada akhir april.
harus beres, tapi `governance`nya harus asli, ujarnya selama jakarta, selasa.
hatta menyatakan, masalah itu diselesaikan pas dengan tata kelola pencairan anggaran di kementerian keuangan, termasuk penyelesaian dana supaya ujian nasional (un) yang sempat mengalami hambatan.
untuk un hari ini saya telah sahkan surat ke dpr, tinggal nanti yang lain, seluruh Salah satu persatu aku cek, katanya.
Informasi Lainnya:
direktur jenderal anggaran herry purnomo menambahkan, banyak proses pendalaman mengenai klarifikasi serta prinsip yang belum pas ajaran mengenai pencairan dana selama kementerian studi serta kebudayaan.
klarifikasi itu antara lain tenntang pengalokasian dana yang tidak pas rencana kerja pemerintah juga tak melalui pertemuan terjamin untuk anggaran un, sehingga sempat tidak bisa cair sesuai prosedur.
ini dan kita selesaikan di Satu serta dua hari. jangan sampai ada yang saling menyalahkan, intinya kita menjaga `governance`, kata herry.
menurut herry, penyelesaian proses administrasi tersebut tak mesti menunggu masa reses dpr tuntas, karena komunikasi antara kementerian studi juga kebudayaan dengan komisi x dpr tetap berjalan.
saya kira teman-teman kemendikbud banyak komunikasi dengan dpr, sebab sekalipun reses, aku melayani beberapa surat persetujuan, ujarnya.
dalam dipa tahun anggaran 2013, kementerian pendidikan dan kebudayaan memperoleh pagu rp73,08 triliun, namun sebesar rp62,06 triliun atau 84,9 persen dari anggaran itu mengalami blokir.
anggaran itu mengalami blokir karena hingga ditetapkannya keppres no 37 tahun lalu mengenai rapbn 2013 dan diserahkannya dipa terhadap presiden di desember lalu, belum memperoleh persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi tor juga rab.
sedangkan sisa anggaran sebesar rp11,01 triliun ataupun 15,1 persen tidak diblokir sebab adalah aktifitas yang harus dibayarkan dan disediakan awal tahun yakni pembayaran gaji serta operasional perkantoran.
dari anggaran dan terblokir tersebut, sebanyak rp543,44 miliar adalah dana untuk kegiatan ujian nasional melalui target audien 14.080.619 siswa serta unit cost sebesar rp39.000 per siswa.
setelah dilakukan pembicaraan antara kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan komisi x dpr ri, terdapat perbedaan alokasi anggaran dan disetujui dpr ri dengan pagu anggaran per situs dan ditentukan keppres no 37 tahun lalu.
dalam rincian anggaran yang disetujui komisi x dpr ri, dana untuk model ujian nasional ditetapkan sebesar rp644,27 miliar dengan target peserta 12.223.453 siswa dan unit cost sebesar rp53.000 per siswa.
kemudian, pada rapat koordinasi tingkat menteri, disimpulkan bahwa penyelesaian masalah blokir ini mesti tetap memelihara tata kelola (governance) juga kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundangan berlaku pada proses penganggaran.
menteri pendidikan juga kebudayaan lalu menungkapkan nota dinas kepada menteri keuangan agar mengusulkan kunjungi blokir rp543,44 miliar mampu dipertimbangkan agar ditetapkan dengan mengacu sasaran serta unit cost keppres no 37 tahun kemarin.
dirjen anggaran lalu mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir agar kegiatan ujian nasional sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
saat ini, masih ada anggaran un tersisa rp100,828 miliar yang merupakan selisih dari pagu anggaran yang disetujui komisi x dpr ri dengan keppres no 37 tahun 2012 yang tengah di proses pencairan sesuai prosedur.